Memori 1 Mei Bagi Orang Papua

Memori Orang Papua tentang 1 Mei adalah ingatan penderitaan karena sejak saat itulah sejumlah kekerasan dan penindasan terus terjadi. Itulah ingatan 1 Mei 1962, penyerahan Papua dari tangan  United Nations Temporary Executive Authority( Untea) ke Indonesia.

Setiap tahun Warga Papua memperingati 1 Mei sebagai hari Indonesia berhak memerintah di daerah Papua yang menurut orang Papua adalah hari aneksasi Papua ke Indonesia. Untuk memperingati hari tersebut pada tahun ini Kepolisian Daerah  Papua tidak memberikan izin kepada Orang Papua untuk  melakukan aksi. Namun sejumlah orang Papua yang tergabung dalam gerakan perjuangan Papua untuk independen seperti Komite  Nasional Papua Barat (KNPB)  bertekad akan tetap menggelar demo pada Selasa (1/5) .

Dalam ingatan orang Papua penyerahan Papua ke Indonesia diawali dengan perjanjian New York antara Pemerintah Indonesia dan Belanda. Perjanjian tersebut tidak melibatkan orang Papua untuk ambil bagian menentukan masa depan tanah dan nasib orang Papua. Walaupun saat itu Pemerintah Belanda terus berusaha mempertahankan kuasanya atas Papua serta membentuk pemerintahan Papua sendiri.

Penyerahan tanah Papua ke Indonesia ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 1962, ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) mengambil alih dari Belanda yang terus mempersiapkan Papua.

Mengapa perjanjian untuk menentukan masa depan Papua antara Belanda dan Indonesia dilaksanakan di Amerika? Jawabannya karena Amerika tertarik dengan adanya penemuan tambang Emas dan Tembaga terbesar di dunia di daerah Papua. Amerika sangat berambisi untuk mengambil sumbar daya alam dari wilayah sengketa tersebut.

Dasar pijakannya adalah,Presiden Amerika saat itu  John F Kennedy berpandangan bahwa akrabnya Soekarno dengan Komunis bukan soal ideology Komunis tetapi Soekarno saat itu  membutuhkan bantuan senjata dan ekonomi. Sehingga  Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat mengakui bahwa Sukarno lebih nasionalis ketimbang Komunis.

Namun sengketa Irian Barat menimbulkan dilema bagi Amerika. Satu sisi Belanda adalah sekutu dekat, di sisi lain Amerika pun tengah berusaha menggandeng Indonesia. Akhirnya, Kennedy menekan Belanda di belakang layar untuk mundur dari Irian Barat. Mundurnya Belanda membuat perjanjian kerjasama Freeport dengan East Borneo Company mentah kembali.

Berdasarkan penyerahan Papua ke Indonesia oleh Untea, maka niat Amerika untuk ambil emas Papua semakin mulus. Amerika tidak lama menunggu, lima tahun kemudian tepatnya 1967 Amerika dan Indonesia menandatangani kontrak ambil emas di Papua. ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss, dan didektekan oleh Rockefeller, disahkan tahun 1967. Tentu untuk kedua kalinya orang Papua tidak dilibatkan lagi. Padahal areal operasi tambang ini di Papua.

Konsekuensi  kontrak kerja antara Amerika dan Indonesia akhirnya Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat Papua ( Pepera) terjadi semacam simbolis untuk mempertegas kontrak yang sudah terjadi dua tahun sebelum pelaksanaan Pepera tahun 1969.

Melihat skenario balas jasa antara Indonesia dan Amerika yang mengabaikan keterlibatan Orang Papua maka orang Papua hendak menggugat sejarah Pepera yang menjadi simbolis penyerahan secara resmi dari Untea ke Indonesia.

Adalah International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris juga adanya  peluncuran Parlemen Internasional untuk Papua Barat Australia-Pasifik adalah upaya untuk mempersoalkan scenario penyerahan Papua ke Indonesia.

Dukungan bahwa 1 mei 1962 tak demokratis dating dari Eni F.H. Faleomavaega dan Donald Payne, Anggota Kongres Amerika. Pada 14 Februari 2008, telah  melayangkan surat kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon,   “…Referendum (PEPERA 1969) bagi orang  Papua tidak pernah dilaksanakan.

Sebelumnya Pada 19 Juli 2002 silam,   34 Anggota Parlemen Uni Eropa menyerukan kepada Komisi dan Parlemen Uni Eropa untuk mendesak Sekjen   PBB, Kofi Annan, dengan pernyataan sebagai berikkut:  “PEPERA 1969 lebih daripada lelucon. Jumlah 1.025 orang Papua, semuanya dipilih oleh penguasa Indonesia yang diijinkan untuk menyuarakan dengan menyatakan tidak ada pengawasan PBB, masa depan orang-orang Papua Barat 800.000 penduduk asli, mereka serentak bersuara tinggal dengan Indonesia.

Pada 31 Januari 1996, Parlemen Irlandia mengeluarkan resolusi tentang West Papua. Bunyi resolusi sebagai berikut. “Ketidakjujuran pelaksanaan PEPERA 1969 sebagai pernyataan yang tidak murni dalam penentuan nasib sendiri orang-orang. Maka Parlemen Irlandia menyerukan kepada Pemerintah Irlandia meminta kepada PBB untuk menyelidiki pelaksanaan PEPERA yang menindas dan mengkhianati hak-hak asasi manusia dan mempertanyakan pengabsahan PEPERA 1969.

Menaggapi adanya upaya  mempertanyakan sejarah 1 mei 1962 silam,  Satu pelaku peserta pelaksanaan Pepera, Ramses Ohe berpendapat Pepera Tahun 1969 tidak bisa diganggu gugat lagi. Bisa saja diperdebatkan proses 1 Mei 1962 dan dapat  dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), namun ingat boleh  yang membawa harus sebuah Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Papua bukan sebuah Negara anggota PBB.

Saat ini Papua telah menjadi bagian Pemerintah Indonesia sejak 1969 sehingga orang Papua perlu dilibatkan dalam berbagai kebijakan Negara untuk pembangunan Papua karena sejak Papua masih dalam Pemerintah Belanda misalnya Konfrensi Meja Bundar dan Perjanjian New York, Papua dalam pemerintahan orde Lama, Orde Baru, Orde reformasih seperti undang-undang Otonomi Khusus hingga kini adanya kebijakan Unit Percepatan Pembangunan Papua (UP4B)  terus tidak melibat orang Papua.

Jika Pemerintah dalam mengambil kebijakannya selalu terus tidak melibatkan orang Papua  maka tentu penolakan orang Papua terhadap kebijakan Negara serta orang Papua tidak merasakan bagian dari Indonesia terus akan ada.

Oleh: John Pakage (Facebook)